RAPAT KOORDINASI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) SESUAI DENGAN PP 46 TAHUN 2016

PRINGSEWU-Akhir-akhir ini kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia telah terjadi dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi lingkungan hidup. Oleh karena itu Badan Perencanaan Daerah Propinsi Lampung selaku koordinator perencanaan pembangunan di wilayah Propinsi Lampung mengundang Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (yang menangani tata ruang Kabupaten/Kota) se Propinsi Lampung dalam rangka rapat koordinasi tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan PP 46 Tahun 2016 tentang KLHS. Acara dilaksanakan di ruang rapat Bappeda Propinsi Lampung pada Selasa, 23 Januari 2017 yang dimoderatori oleh Kepala Bappeda Propinsi Lampung (yang mewakili) dengan pemateri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Lampung dan Rita Zahara dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu diwakili oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Drs. Dadan Prasada, M.M. didampingi oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Fery Amriyanto, S.T.

KLHS merupakan isntrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam pengambilan keputusan pada tahap Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam penyusunan KRP, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternative penyempurnaan KRP agar dampak atau resiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan. Sedangka dalam evaluasi KRP, KLHS digunakan untuk mengidentifiaksi dan memberikan alternative penyempurnaan KRP yang mnimbulkan dampak dan atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Untuk langkah selanjutnya akan dilakukan workshop tentang penyusunan KLHS yang akan difasilitasi oleh DLH Propinsi Lampung bagi Kabupaten/Kota sehingga Kabupaten/Kota dapat membuat KLHS secara tepat dan hasilnya ditiap daerah akan memiliki KLHS terutama untuk RTRW dan RPJMD yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan