Tupoksi

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam  merencanakan, melaksanaan, menggerakkan, mengawasi, mengendalikan dan membina dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Lingkungan Hidup  di daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

  1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pertamanan tingkat Kabupaten;
  2. Merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, melaksanaan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan membina dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup serta Pertamanan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  3. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pertamanan dengan semua pihak terkait;
  4. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan Pertamanan;
  5. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan, dan pertamanan serta peraturan Perundang-Undangan;
  6. Melaksanakan standar pelayanan minimal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pertamanan;
  7. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pertamanan pada tingkat Kabupaten;
  8. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan bidang lingkungan hidup, dan pertamanan tingkat Kabupaten;
  9. Memberikan rekomendasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan , dan pertamanan pada tingkat Kabupaten;
  10. Melakukan penegakan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pertamanan pada tingkat Kabupaten;
  11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
  12. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, melakukan perencanaan dan penyusunan program, dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi yang meliputi: pengelolaan dan pelayanan administrasi umum perkantoran, administrasi kepegawaian, adminsitrasi keuangan, perlengkapan, kearsipan, kehumasan, kerumahtanggaan; perjalanan dinas, pemeliharaan aset dan peralatan kantor, serta evaluasi serta pelaporan capaian kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja;
  2. Pelaksanaan tugas administrasi umum perkantoran, administrasi kepegawaian, adminstrasi keuangan, perlengkapan, kearsipan, kehumasan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, pemeliharaan asset dan peralatan kantor;
  3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian program lingkup Dinas Lingkungan Hidup

Untuk melaksanakan fungsi, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan mempunyai uraian tugas :

  1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
  2. Menyusun rencana kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang keuangan, pelaksanaan program dan urusan administrasi umum;
  3. Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
  4. Merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada atasan;
  5. Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
  6. Menghimpun peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pertamanan sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
  7. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
  8. Menyelenggarakan urusan administrasi umum perkantoran, administrasi kepegawaian, adminstrasi keuangan, perlengkapan, kearsipan, kehumasan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, pemeliharaan asset dan peralatan kantor;
  9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
  10. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja;
  11. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil;
  12. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum perkantoran, surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan asset, perjalanan dinas dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

  1. Pengelolaan administrasi umum perkantoran, surat menyurat dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  2. Pengelolaan kearsipan, dokumentasi, kehumasan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, pemeliharaan aset dan perlengkapan di lingkungan  Dinas;
  3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  4. Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :
  5. Melaksanakan urusan administrasi umum perkantoran, surat menyurat dan kearsipan;
  6. Menyimpan, mendokumentasikan dan merawat seluruh tata naskah dan arsip surat menyurat untuk kepentingan Dinas;
  7. Memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
  8. Melaksanakan urusan kehumasan, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan serta memelihara aset dan peralatan kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. Melaksanakan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran tugas;
  10. Melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
  11. Menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
  12. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
  13. Menghimpun, mendokumentasikan dan mengolah data untuk disampaikan kepada atasan sebagai saran dan bahan masukan;
  14. Menghimpun, menginventarisir, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara khusus dan Dinas Lingkungan Hidup secara umum;
  15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup;
  16. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil;
  17. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Seksi Keuangan dan Perencanaan

Seksi Keuangan dan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan  bahan dan data, penyusunan rencana kegiatan dan program, kerjasama teknis serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan programDinas Lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Seksi Keuangan dan PerencanaanDinas Lingkungan Hidupmempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana dan program kerja anggaran dinas;
  2. Pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;
  3. Penyusunan laporan keuangan Dinas;
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kegiatan di lingkup Sub Bagian Keuangan Dinas.
  5. Penyusunan rencana dan program kerja dilingkup Dinas;
  6. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  7. Pengelolaan administrasi perencanaan, pengembangan, analisa dan evaluasi;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kegiatan di Sub Bagian Perencanaan dan lingkup  Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  9. Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Seksi Keuangan dan PerencanaanDinas Lingkungan Hidupmempunyai uraian tugas:
  10. Menghimpun peraturan Perundang-Undangan di bidang Keuangan dan Perencanaan sebagai pedoman kerja;
  11. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
  12. Menyusun bahan kebijakan tentang pelaksanaan atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus, Daftar Penggunaan Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Fisik dan Keuangan Kegiatan, Laporan Keuangan dan Laporan capaian lainnya;
  13. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Lump Sum (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  14. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), dan Surat Perintah Pembayaran Lump Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
  15. Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
  16. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
  17. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Dinas Lingkungan  Hidup;
  18. Melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data dan informasi bidang keuangan dan perencanaan;
  19. Memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi serta menghimpun dan menyusun laporan triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
  20. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang keuangan dan perencanaan;
  21. Melaksanakan perencanaan program pembangunan bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pertamanan;
  22. Melaksanakan pengakajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan dan pertamanan;
  23. Menyusun rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan;
  24. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada atasan;
  25. Menyusun bahan kebijakan tentang pelaksanaan atas pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Strategi (RENSTRA) dan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Laporan capaian lainnya
  26. Menyiapkan bahan dan menyusun informasi serta mengolah data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Dinas;
  27. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi data yang berhubungan dengan beban kerja guna perencanaan dan evaluasi program;
  28. Melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
  29. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Seksi Keuangan dan Perencanaanberdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil;
  30. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

 

BIDANG PENATAAN, PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Bidang Penataan, Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan,  melakukan perencanaan dan penyusunan program, dan menyelenggarakan kegiatan Penataan, Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas   yang meliputi: Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan & Penegakan Hukum, Dan Peningkatan Kapasitasdi lingkungan Dinas Lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Penataan, Penaatan Dan Peningkatan kaapasitas dinas lingkungan Hidup   mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja;
  2. Pelaksanaan tugas Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan & Penegakan Hukum, Dan Peningkatan Kapasitas;
  3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian program lingkup Dinas Lingkungan Hidup

Untuk melaksanakan fungsi, Bidang 1 Penataan, Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

  1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  2. Penyusunan dokumen RPPLH;
  3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalamRPJP dan RPJM;
  4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup;
  6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif,pendanaan lingkungan hidup);
  8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan danEkoregion;
  9. Penyusunan NSDA dan LH;
  10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentangRPPLH;
  13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup StrategisProvinsi;
  14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaanKLHS;
  16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ;
  17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
  18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahanpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup(Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisisresiko LH);
  19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL danUKL/UPL);
  20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yangtransparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  21. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
  22. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanpengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  23. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha ataukegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup;
  24. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
  25. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasipengaduan;
  26. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring danpelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  27. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luarpengadilan maupun melalui pengadilan;
  28. Sosialisasi tata cara pengaduan;
  29. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduanmasyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuaidengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup;
  30. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha danatau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izinperlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  31. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izinlingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaanlingkungan;
  32. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasihasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izinperlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  33. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas PengawasLingkungan Hidup Daerah;
  34. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakanhukum lingkungan;
  35. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaranPerlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup;
  36. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaranlingkungan hidup;
  37. Penanganan barang bukti dan penanganan hukumpidana secara terpadu;
  38. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaanmasyarakat hukum adat, kearifan lokal ataupengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal ataupengetahuan tradisional dan hak MHA terkait denganPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  39. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapanpengakuan keberadanaan keberadaan masyarakathukum adat, kearifan lokal atau pengetahuantradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuantradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  40. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaanMHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional danhak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;
  41. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
  42. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukumadat;
  43. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifanl okal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  44. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  45. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  46. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkaitPPLH;
  47. Penyiapan model peningkatan kapasitas danpeningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal ataupengetahuan tradisional terkait PPLH;
  48. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas danpeningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal ataupengetahuan tradisional terkait PPLH;
  49. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  50. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  51. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  52. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH
  53. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakatpeduli LH;
  54. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat danpenyuluhan;
  55. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
  56. Pengembangan jenis penghargaan LH;
  57. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaanLH;
  58. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
  59. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;dan
  60. Dukungan program pemberian penghargaan tingkatnasional.

Seksi Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan

Untuk melaksanakan fungsi Seksi Perencanaandan Kajian Dampak Lingkungan  Dinas Lingkungan Hidup   mempunyai uraian tugas :

  1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  2. Penyusunan dokumen RPPLH;
  3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalamRPJP dan RPJM;
  4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  5. Penentuan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;
  6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup(PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif,pendanaan lingkungan hidup);
  8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan danEkoregion;
  9. Penyusunan NSDA dan LH;
  10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup StrategisProvinsi;
  14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaanKLHS;
  16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
  17. Pemantauan dan evaluasi KLHS.

 Seksi Pengaduan Dan Penegakan Hukum

Untuk melaksanakan fungsi Seksi Pengaduan Dan Penegakan Hukumrencanaandan Kajian Dampak Lingkungan  Dinas Lingkungan Hidup   mempunyai uraian tugas :

  1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi ataspengaduan;
  4. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasilverifikasi pengaduan;
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring danpelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luarpengadilan maupun melalui pengadilan;
  7. Sosialisasi tata cara pengaduan;
  8. Pengembangan sistem informasi penerimaanpengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatanyang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup;
  9. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usahadan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan danizin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izinlingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaanlingkungan;
  11. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasihasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izinperlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  12. Pembinaan dan pengawasan terhadap PetugasPengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  13. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukumlingkungan;
  14. Pembentukan tim monitoring dan koordinasipenegakan hokum;
  15. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaranPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  16. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaranlingkungan hidup; dan
  17. Penanganan barang bukti dan penanganan hukumpidana secara terpadu.

 Seksi Peningkatan Kapasitas

Untuk melaksanakan fungsi Seksi Pengaduan Dan Penegakan Hukumrencanaandan Kajian Dampak Lingkungan  Dinas Lingkungan Hidup   mempunyai uraian tugas :

  1. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal ataupengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkaitdengan Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup;
  2. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait denganPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
  5. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukumadat;
  6. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkaitPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkaitPPLH;
  8. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,pengembangan dan pendampingan terhadap MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkaitPPLH;
  9. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaanMHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisionalterkait PPLH;
  10. Penyiapan model peningkatan kapasitas danpeningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal ataupengetahuan tradisional terkait PPLH;
  11. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas danpeningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal ataupengetahuan tradisional terkait PPLH;
  12. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  13. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  14. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  15. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  16. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakatpeduli LH;
  17. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat danpenyuluhan;
  18. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
  19. Pengembangan jenis penghargaan LH;
  20. Penyusunan kebijakan tata cara pemberianpenghargaan LH;
  21. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
  22. Pembentukan tim penilai penghargaan yangkompeten; dan
  23. Dukungan program pemberian penghargaan tingkatnasional.

 

BIDANG PENGELOLAANSAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN

 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan,  melakukan perencanaan dan penyusunan program, dan menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan

Pengendalian Pencemaran  yang meliputi:   Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Dan  Pemeliharaan Lingkungan Hidup di lingkungan Dinas Lingkungan  Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut  Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup   mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkatkabupaten/kota;
  2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
  5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
  7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produkdan kemasan produk;
  9. Perumusan kebijakan penanganan sampah dikabupaten/kota;
  10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
  12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  13. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  16. Pemberian kompensasi dampak egative kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  17. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan Dinas usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan olehpihak lain ( Dinas usaha);
  22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerjapengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain( Dinas usaha);
  23. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  24. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  25. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  26. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  27. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  28. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  29. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  30. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
  31. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

 Seksi Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3

Untuk melaksanakan fungsi Seksi Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup   mempunyai uraian tugas :

  1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
  2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepadaprodusen/industry;
  5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
  7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produkdan kemasan produk;
  9. Perumusan kebijakan penanganan sampah dikabupaten/kota;
  10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutandan pemrosesan akhir sampah;
  11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
  12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  13. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  16. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  17. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan Dinas usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampahyang diselenggarakan oleh swasta;
  20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain ( Dinas usaha);
  22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain ( Dinas usaha);
  23. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  24. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  25. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  26. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  27. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  28. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukandalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  29. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  30. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;dan
  31. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbahB3.

Seksi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

Untuk melaksanakan fungsi Seksi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup   mempunyai uraian tugas :

  1. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusidan non institusi;
  2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanahserta pesisir dan laut;
  3. Penentuan baku mutu lingkungan;
  4. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran(pemberian informasi, pengisolasian sertapenghentian) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
  5. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumberpencemar institusi dan non institusi;
  6. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  7. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemarinstitusi dan non institusi;
  8. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasihasil evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
  9. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
  10. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  11. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  12. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  13. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  14. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,pengisolasian serta penghentian) kerusakanlingkungan; dan
  15. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Untuk melaksanakan fungsi Seksi Pemeliharaan LingkunganHidup Dinas Lingkungan Hidup   mempunyai uraian tugas :

  1. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  2. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  3. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam;
  4. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  5. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahaniklim;
  6. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunanprofil emisi GRK;
  7. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  8. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  9. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  10. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
  11. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

 

UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

Tugas Pokok dan Fungsi :

  1. Pelaksanaan pemilhan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R Kabupaten/Kota
  2. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST Kabupaten/Kota
  3. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi)
  4. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahanlindi, penanganan gas)
  5. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi dayadukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST Kabupaten/Kota
  6. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten/Kota
  7. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten/Kota

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Tugas Pokok dan Fungsi :

  1. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
  2. Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel;
  3. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
  4. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
  5. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
  6. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
  7. Penanganan pengaduan hasil pengujian;
  8. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
  9. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
  10. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
  11. Validasi klaim ketidak pastian pengujian;
  12. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
  13. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
  14. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
  15. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak; dan
  16. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain,

UPTD PERTAMANAN

Uraian Tugas Bidang Pertamanan :

  1. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional Pertamanan, Ruang Terbuka Hijaudan Jalur Hijau;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan Ruang Terbuka Hijau dan Halur Hijau ;
  3. Melaksanakan inventarisasi permasalahan, keadaan fisik dan kebutuhan sarana dan prasarana Pertamanan, Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Hijau;
  4. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemeliharaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Hijau;
  5. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Hijau ;
  6. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Hijau ;
  7. Merencanakan, melaksanakan penyediaan lokasi dan pembangunan area pertamanan, Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Hijau serta besarnya anggaran biaya yang diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  8. Merencanakan, melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka terciptanya keindahan di daerah – daerah Kabupaten Pringsewu serta memelihara kebersihan dan kesejukan disekitar area pertamanan, Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Hijau ;
  9. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan pertamanan, Ruang Terbuka Hijau, JALUR Hijau dan keindahan daerah-daerah perkotaan di Kabupaten Pringsewu serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Permakaman Umum;
  10. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.